Siswono: Elit politik beri contoh pendidikan buruk dalam kasus Setya Novanto

tabloidindo.comNews  Jakarta – Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswono Yudo Husodo menilai prilaku elite politik selama ini telah mempertontonkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat.

Mengutip dari Antara, hal tersebut dikatakan Siswono dalam acara Sarasehan Nasional Pusat Studi Pancasila Seluruh Indonesia di Universitas Pancasila Jakarta, Selasa.

Siswono yang memaparkan Orasi Kebangsaan dengan tema `Urgensi Mempertinggi Perdaban Politik Indonesia` menjelaskan tontonan drama di masyarakat ini sangat memprihatinkan karena tidak terdapat keteladanan yang dapat mendidik masyarakat.

“Begitu banyak hal-hal yang tidak patut dipertontonkan para petinggi politik yang menjadikan pendidikan yang buruk dimasyarakat,” katanya.

Calon wakil presiden pada pemilu presiden 2004 ini mengatakan di era kemudahan informasi saat ini ucapan, tindakan, prilaku para elit politik memiliki dimensi kependidikan yang sangat tinggi.

Siswono mencontohkan kasus seperti Ketua DPR RI Setya Novanto mepertontonkan sandiwara memalukan kepada publik selama berbulan-bulan, untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus KTP elektronik.

Antara lain dengan mendorong Pansus KPK lalu serangkaian kebohongan karena sakit dan terakhir berupaya menghidari pemeriksaan KPK dengan alasan geger otak.

Dikatakannya hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang menyatakan bahwa Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setya Novanto baik sebagai ketua umum, maupun sebagai ketua DPR bila putusan praperadilan pada Kamis (30/11) akan memenangkan Setya Novanto.

“Ini sungguh pendidikan politik yang buruk pada masyarakat,” jelas Siswono.

Menurut Siswono Praperadilan merupakan proses yang tidak menyentuh materi yang disangkakan kepada Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik. Praperadilan hanya meneliti prosedur penetapan tersangka apakah sesuai prosedur atau tidak.

Mantan Ketua Umum HKTI ini juga mengatakan dalam suasana batin rakyat ingin kejelasan tentang kasus KTP elektronik. Jadi akan sangat baik jika Setya Novanto menarik proses praperadilan. Dan jika memang yakin tak bersalah dapat membuktikannya dalam sidang di pengadilan.

Indonesia Youth minta pemerintah tingkatkan mutu pendidikan

rakyatdigital.com News Jakarta – Amizar Isma selaku Direktur Eksekutif Indonesia Youth Forum mengharapkan, pemerintah agar meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM yang lahir dari institusi pendidikan bisa sejalan dengan kebutuahn pasar dan industri.

Mengutip dari Antara, Pernyataan Amizar disampaikan atas Youth Involvement Forum yang terinspirasi dari kegelisahan mengenai kenaikan Indeks Daya Saing Global (The Global Competitiveness Index) dari rangking 41 (2016) ke 36 (2017) tidak berbanding lurus dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun khususnya alumni SMK.

Hal itu diperkuat dengan data BPS 2015- 2017, adanya tren tingkat pengangguran SMK dalam tiga tahun terakhir per Februari (2015, 2016 dan 2017) yang mengalami kenaikan cukup signifikan, kata Amizar dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat.

“Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi minimnya penyerapan tenaga kerja karena gap kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.” tambah Amizar.

Oleh sebab itu, kondisi di atas menuntut SDM yang berkompeten (inovatif, kreatif dan berdaya saing) di semua sektor pendidikan, ketenagakerjaan, perindustrian dan lain-lain dengan membangun kesadaran dan tanggungjawab “link and match” diberbagai sektor agar SDM yang lahir dari institusi pendidikan bisa sejalan dengan kebutuhan pasar usaha dan industri.

“Politicall will pemerintah sebenarnya sudah ada dengan keluarnya Inpres No. 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dan rangka peningkatan kualitas dan SDM Indonesia. Akan tetapi, implementasi masih lambat bahkan keberadaan Inpres tersebut belum diketahui oleh banyak instansi teknis. Youth Involvement Forum hadir untuk menjembatani itu, mewujudkan partisipasi aktif generasi muda dan stakeholder dalam gerakan ini. Kegiatan ini diikuti oleh guru produktif SMK, usahawan muda, penggiat pendidikan vokasi, mahasiswa dalam dan luar negeri.” ujar Amizar.

Era informasi, saat dimana generasi millenial tumbuh dan berkembang menuntut SDM yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Teknologi dewasa ini telah melahirkan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan di berbagai sektor, seperti manufaktur, perbankan, jasa dan lain sebagainya. Untuk itu, perlu ada paradigma baru di dunia pendidikan dalam beradaptasi dengan kebutuhan industri.

Hasil penelitian di Universitas Oxford, Inggris, menyatakan bahwa peluang penggantian pekerjaan oleh teknologi sekitar 50%. Efeknya, akan banyak pengangguran.

Youth Involvement Forum yang diinisiasi oleh Indonesia Youth Forum tersebut diadakan di Banyuwangi pada 24-27 November 2017 ini kembali menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat daya saing anak muda Indonesia dalam rangka membangun jaringan dan mendorong revitalisasi pendidikan berbasis dunia usaha industri dan entrepreneurship.

Puskesmas di Daerah Terpencil Kekurangan Dokter

tabloidindo.com  Pendistribusian dokter di daerah terpencil sangat mendesak dilakukan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekarang masih ada 1.008 puskesmas di daerah pelosok yang belum mempunyai dokter.

Padahal, penyediaan tenaga medis yang cukup dan baik adalah keharusan. Sebab itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Asman Abnur menyediakan dokter spesialis dasar, seperti dokter anak, di daerah terpencil.

“Pak Menteri PAN-RB, saya kira ini merupakan keharusan sebab Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ingin bekerja sama bilamana ada dokter,” ka taMenkes saat Refleksi 2017 dan Resolusi 2018 Kementerian PANRB, di Jakarta.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sekarang masih ada 1.008 puskesmas di daerah pelosok yang belum mempunyai dokter.

Menkes mengungkapkan, selain dokter umum, kementeriannya juga mengalami kekurangan dokter gigi dan dokter spesialis dasar seperti anak, bedah, penyakit dalam, dan radiologi. Diharapkan aturan terkait batas usia untuk dokter spesialis dapat diterbitkan oleh kemenpan-RB.

Supaya tenaga kesehatan dari CPNS dapat di penuhi, Nila juga berharap “Untuk mengikuti proses pendidikan dokter spesialis lama sekali karena kita bermain dengan nyawa manusia. Memang kita tak menerima yang mendaftar ikut spesialis di atas umur 35. Sebab itu, kami memohon Menpan-RB untuk diterbitkannya (aturan) tentang batas usia dokter spesialis,” harapnya.

Sementara itu, Asman mencatat bahwa masih ada kekurangan 4.000 formasi atau belum diisi dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan selama 2017.
Dalam seleksi CPNS 2017, hanya 33.156 pelamar yang sukses lolos. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah formasi yang dibutuhkan pada tahun 2017, yakni 37.138 formasi. “Masih ada sekitar 4.000 formasi yang tidak bisa diisi,” tandasnya.

Adapun total 37.138 lowongan penerimaan PNS yang dibuka pada 2017 terdiri atas 1.850 lulusan dengan predikat cumlaude, 166 calon disabilitas, 96 putra-putri Papua, dan 34.920 kategori umum. Total pelamar pada seleksi CPNS 2017 adalah 2.433.656 orang.

“Sekarang sedang di tahap pemberkasan penerimaan. Para calon yang lolos telah mampu mulai bekerja di unit kementerian masing-masing dalam waktu dekat,” ujarnya. Selain melakukan pengadaan PNS lewat jalur reguler, pada tahun 2007 yang lalu pemerintah juga melakukan pengadaan melaluii sistem formasi khusus.

“Sebagai usaha untuk menghadirkan Pemerintah di setiap saat diperlukan. Ada 6.296 guru garis depan, 6.058 tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian, dan 39.090 PTT dokter dan bidan,” jelasnya.